Secara filosofis kajian komunikasi politik adalah hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara.
Setiap negara akan selalu berorientasi kepada fungsi primer negara yaitu tujuan negara. Tujuan ini dapat dicapai apabila terwujud sifat-sifat integratif dari semua unsur penghuni negara.
Dalam kenyataan empiris pengaturan hak-hak berkomunikasi tidak dapat digeneralisasikan ke dalam satu pola sistem. Dalam kenyataan terdapat empat macam sistem komunikasi politik, yaitu: sistem otoriter, sistem liberal, sistem komunis dan konsep tanggung jawab sosial.
Pada dasarnya keempat sistem tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam dua polar, yaitu: polar totaliter dan polar demokrasi.
Unsur-unsur komunikasi yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses komunikasi yaitu unsur komunikator karena komunikator dapat mewarnai atau mengubah arah tujuan komunikasi.
Sumber komunikasi dapat berupa ideologi, paham, pola keyakinan, dapat pula berupa seperangkat norma-norma dan dokumen-dokumen yang tersimpan rapi. Atau dapat pula berasal dari kitab suci para pemeluk agama.
Objek Kajian Komunikasi Politik: Perilaku Penguasa, Pola Keyakinan dan Pendapat Umum (Public Opinion)
Sikap perilaku penguasa (elit berkuasa) memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal, maupun yang berkembang dalam masyarakat.
Elit politik berada dalam struktur kekuasaan dan elit masyarakat. Sebagai elit berkuasa ia mampu mengendalikan dan menjalankan kontrol politik, sekaligus mengendalikan sumber-sumber komunikasi.
Kebesaran suatu bangsa bergantung kepada kemampuan rakyat, masyarakat umum, dan massa untuk menemukan simbol dalam orang pilihan, karena orang pilihlah yang mampu membimbing massa. Elit terdapat lima macam tipe, yaitu: elit kelas menengah, elit dinasti, elit kolonial, kaum intelek revolusioner dan pemimpin-pemimpin nasional.
Pada prinsipnya teori kepemimpinan meliputi empat macam teori, yaitu: Unitary traits theory, Constellation of traits theory, Situasional theory dan Interaction theory.
Setiap pemimpin dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi, membentuk sikap dan perilaku khalayak, masyarakat yang mendukung terhadap aktivitas kepemimpinannya.
Paham Marxisme yang dikenal ideologi komunis bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai cerminan gaya hidup yang berdasar nilai-nilai tertentu.
Homophulus yang bersumber pemikiran seseorang tidak mencerminkan sifat-sifat integratif, terutama bagi negara-negara yang terdiri dari berbagai pola keyakinan.
Dalam masyarakat pluralis lebih mengembangkan nilai-nilai demokrasi, yaitu mengembangkan dan meningkatkan pertukaran ide, pendapat dan pemikiran-pemikiran positif.
Pendapat umum merupakan unsur kekuatan politik yang memiliki dasar moral dan selalu cenderung kepada kebenaran dan menghargai nilai-nilai normatif.
sumber ; www.wikipedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar